Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding. Foto : Andri/Man

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menyampaikan pihaknya memastikan ketahanan nasional di tengah pandemi Covid-19, termasuk di sektor kesehatan dan pangan. Menurutnya, pertahanan tak hanya menyoal alat utama sistem persenjataan (Alutsista), tetapi ketahanan nirmiliter seperti kesehatan dan pangan.

"Isu krusial saat ini soal ketahanan pangan. Sebelumnya, FAO (Food and Agriculture Organization) juga mengingatkan potensi krisis pangan dunia di masa pandemi Covid-19. Karena itu, kita harus mulai betul-betul memikirkan atau fokus bagaimana agar bangsa ini memiliki ketahanan pangan yang kuat," kata Anggota Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona Komisi I DPR RI ini di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Lebih lanjut, politisi Fraksi PKB ini menuturkan, banyak hal yang perlu diantisipasi, tidak hanya selama pandemi tetapi juga dampak terburuk yang ditimbulkan setelah pandemi. Menurutnya, jika tidak diantisipasi dengan baik maka efek pasca pandemi sangat riskan bagi eksistensi pemerintahan dan negara.

Pertama, di sektor ketenagakerjaan karena akan muncul penggangguran akibat terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. Kedua, masalah ketersediaan pangan. Ketiga, ketahanan kesehatan. Apabila aspek tersebut tak bisa dikelola, maka berpotensi dapat mempengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan.

Karding juga meneķankan pentingnya kejelasan komando dalam penanganan Covid-19, termasuk antisipasi terjadinya gelombang kedua. Menurutnya, koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah perlu berjalan efektif untuk menghindari hambatan koordinasi antar lembaga.

"Yang lebih penting sebenarnya bagaimana kita mendorong kerja sama konstitusi, karena bisa dikatakan ego sektoral ini masih sangat kuat. Misalnya, semuanya menyiapkan sistem early warning yang sama, artinya semua melakukan hal yang sama, seharusnya dilakukan adalah koordinasi satu pintu sehingga jalan berbarengan," jelasnya.

Ia juga mengusulkan rapid test atau test cepat Covid-19 digratiskan kepada masyarakat ekonomi menengah dan rendah yang hendak berpergian dan memasuki wilayah tertentu. Hal ini diperlukan agar rapid test tidak membebani masyarakat, namun di sisi lain dapat meminimalisir potensi penularan virus karena pergerakan manusia.

"Kita usulkan rapid test bagi masyarakat umum yang mau berpergian itu atau PCR Swab itu janganlah dijual, karena kasihan masyarakat kita sudah menderita, jadi digratiskan saja untuk kelas-kelas tertentu," tukasnya. (ann/es)